Mata kuliah : Ekonomi Makro

Dosen : Dr. Muh. Asyad, M.Si

LAPORAN EKONOMI MAKRO

“ KEMISKINAN”

DISUSUN OLEH :

KELOMPOK 4

ANSYARI

MUHAMMAD SYAFRIADI

NAMRI

SUPIATI

MUHAMMAD AMRI

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya selama berlangsungnya Praktek Lapang “Ekonomi Makro” hingga tersusunnya laporan.

Laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam mata kuliah Ekonomi Makro. Laporan ini dapat tersusun dengan baik setelah praktek lapang berakhir. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini, khususnya kepada teman-teman.

Penyusun sangat menyadari bahwa laporan Ekonomi Makro ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, saran maupun kritik yang sifatnya membangun kami akan terima dengan segala kerendahan hati.

Akhirnya penyusun berharap kiranya laporan ini dapat bermanfaat bagi yang menggunakan.

Parepare, 31 Desember 2015

Penyusun,

Kelompok 4

DAFTAR ISI

BAB II KEADAAN UMUM LOKASI

BAB III DESKRIPSI KEBIJAKAN DALAM PERSOALAN KEMISKINAN

BAB IV PERSOALAN STATEGIS

BAB V STRATEGI KEBIJAKAN KEMISKINAN

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, kemiskinan adalah masalah yang sangat sulit diatasi apalagi bagi negara berkembang. Kemiskinan menjadi momok dan kata yang sangat menakutkan karena semua orang pasti tidak mau menjadi miskin. hal itu berawal dari dua sebab, yaitu diri sendiri dan orang lain. Pertama, kurangnya kemampuan individu untuk mengembangkan kemampuan dirinya sendiri memperoeh kehidupan yang lebih baik. Kedua, kelicikan orang yang berpangkat merampas harta yang bukan miliknya alias korupsi.

Negara Indonesia merupakan negara agraris, akan tetapi perekonomian masih rendah di Indonesia terutama di desa, itu semua menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan disebabkan pekerjaan masyarakat yang tidak menentu. Kebanyakan masyarakat desa bekerja sebagai buruh dan petani dengan pendapatan yang rendah. Masyarakat petani tergolong masyarakat miskin karena masyarakat petani tersebut mempunyai banyak keterbatasan salah satunya yaitu, pengetahuan dan teknologi.

Masalah kemiskinan di Indonesia masih merupakan hal yang perlu memperoleh perhatian. Jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional masih signifikan. Dicatat bahwa pada tahun 1985 Indonesia menduduki peringkat negara termiskin di dunia. Pada tahun 1966 Pendapatan Nasional Brutonya hanya US$50,- per kapita per tahun; sekitar 60 persen orang Indonesia dewasa tidak dapat membaca dan menulis; dan mencapai 65 persen penduduk negara tersebut hidup dibawah garis kemiskinan (Tambunan, 2006).

Kemiskinan salah satu penghalang kesejahteraan hidup masyarakat desa, untuk itu masyarkat desa harus bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan perekonomian dan pemerintah harus peka terhadap masalah kemiskinan yang masih terjadi di dalam masyarakat.

Perlu Kita ketahui juga bahwa Kabupaten Bantaeng adalah salah satu dari Kabupaten yang tingkat kemiskinan dan pengganggurannya banyak. Berkat masyarakatnya yang ikut serta dan berpartisipasi dalam berubahan di Bantaeng sehingga kata kemiskinan sudah jauh sekaligus berkurang di Kabupaten itu. Adanya perubahan itu tidak terlepas dari tugas beserta kerja dari pemerintahannya yaitu Bupati Prof. Dr. Ir. H. Muh. Nurdin Abdullah, M.Agr yang telah merubah kota Bantaeng dari ketertinggalan. Bahkan kebanyakan masyarakat ingin jikalau Bapak Bupati Prof. Dr. Ir. H. Muh. Nurdin Abdullah, M.Agr menjabat samapai seumur hidup.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keadaan umum lokasi Kabupaten Bantaeng?

2. Bagaimana deskripsi kebijakan dalam kemiskinan?

3. Apa masalah strategis ?

4. Bagaimana staregi kebijakan ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui lokasi Kabupaten Bantaeng.

2. Untuk mengetahui deskripsi kebijakan dalam kemiskinan.

3. Untuk mengetahui masalah strategis Kemiskinan.

4. Untuk mengetahui staregi kebijakan Kemiskinan.

BAB II

KEADAAN UMUM LOKASI

Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kira-kira 120 km dari Kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada 05-º21’15” LS sampai 05º34’3” LS dan 119º51’07” BT sampai 120º51’07”BT. Membentang antara Laut Flores dan Gunung Lompo Battang, dengan ketinggian dari permukaan laut 0 sampai ketinggian lebih dari 100 m dengan panjang pantai 21,5 km. Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km2

Kabupaten Bantaeng mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Lompo Battang Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto

Secara administrasi, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan dengan 67 kelurahan/desa. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 3 kecamatan tepi pantai (Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan Pa’jukukang), dan 5 kecamatan bukan pantai (Kecamatan Uluere, Sinoa, Gantarangkeke, Tompobulu dan Eremerasa). Dengan perincian 17 desa/kelurahan pantai dan 50 desa/kelurahan bukan pantai.

Kabupaten Bantaeng tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan ratarata setiap bulan 490,17 mm dengan jumlah hari hujan berkisar 426 hari per tahun. Temperatur udara rata - rata 23’C sampai 33'C Dengan dua musim dan perubahan iklim setia tahunnya yang sangat spesifik karena merupakan daerah peralihan Iklim Barat (Sektor Barat) dan Iklim Timur (Sektor Timur) dari wilayah Sulawesi Selatan :

· Oktober – Maret, intensitas hujan rendah tetapi merata.

· April – Juli, intensitas hujan tinggi terutama Juni – Juli.

· Kemarau yang ekstrim hanya periode Agustus – September.

Pada saat sektor barat musim hujan yaitu antara bulan Oktober s/d Maret, Kabupaten Bantaeng juga mendapatkan hujan dan pada musim timur yang berlangsung antara April s/d September, Kabupaten Bantaeng juga mendapat hujan. Akibat dari pengaruh dua iklim ini, maka sebagian besar wilayah Bantaeng mendapat curah hujan merata sepanjang tahun. Sifat hujan pada musim barat curah hujannya relatif rendah, tetapi hari hujannya agak panjang, sedangkan sifat hujan sektor timur curah hujannya lebih deras tetapi hari hujannya relatif pendek.

Dengan wilayah yang bergunung dan berbukit, Kabupaten Bantaeng dilalui oleh 11 buah sungai sedang dan kecil yang kesemuanya berhulu dan bermuara di Kabupaten Bantaeng dengan panjang sungai keseluruhan 187,05 km atau dengan rata-rata panjang sungai 17 km.

Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, irigasi dan drainase, Daerah Aliran Sungai (DAS) ini penting karena merupakan kawasan budidaya sekaligus merupakan Catchment Area dari mata air Eremerasa yang merupakan salah satu asset kebanggaan masyarakat Bantaeng yang selama ini menjadi objek wisata permandian alam dan sudah dilengkapi dengan kolam renang dan sarana lainnya. Sumber mata air ini juga menjadi sumber air bersih PDAM untuk kebutuhan Kota Bantaeng dan perusahaan air mineral merk Vita, Aquadaeng dan Air Qita.

Dari beberapa sungai yang ada, 3 (tiga) diantaranya mengalir melintasi kota Bantaeng yaitu :

1. Sungai Biangloe mempunyai sumber mata air dari gunung Lompobattang mengalir menyusuri Desa Kampala dan Desa Barua yang bermuara ke laut Flores. Debit air sungai Biangloe pada kondisi musim kemarau berkisar antara 2,5-4 m³ per detik dan pada saat kondisi normal biasanya mencapai 15-20 m³ per detik. Sungai Biangloe telah dimanfaatkan sebagai irigasi dan sumber air baku dengan debit sebesar 20 l/dtk.

2. Sungai Calendu mempunyai mata air dari gunung Lompobattang mengalir melewati pusat kota dan bermuara di laut Flores. Kapasitas debit air pada kondisi normal berkisar antara 1-3 m³ per detik dan pada saat musim hujan mencapai 7-10 m³ per detik. Pada saat ini sungai Celendu dimanfaatkan sebagai irigasi desa.

3. Sungai Garegea yang mempunyai mata air dari gunung Lompobattang mengalir melewati pusat dan bermuara di laut Flores. Kapasitas debit air pada kondisi normal berkisar antara 1-2 m³ per detik dan pada saat musim hujan bisa mencapai 4-6 m³ per detik. Pada saat ini, sungai sungai Garegea belum dimanfaatkan.

BAB III

DESKRIPSI KEBIJAKAN DALAM PERSOALAN KEMISKINAN

Pembangunan secara umum memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, artinya strategi pembangunan bertujuan langsung dan tidak langsung untuk mengurangi kemiskinan. Demikian halnya visi dan misi presiden, termasuk kepala pemerintah daerah, akan selalu menekankan pada Penanggulangan Kemiskinan (PK), bahkan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan. Namun karena sifat kemiskinan yang multidimensi dan banyak kendala strukturalnya, maka melalui pembangunan semata tidak cukup memadai. Masih diperlukan intervensi yang lebih khusus lagi dan bersifat langsung agar hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan si miskin dapat diatasi dan agar mereka bisa keluar dari kemiskinannya. Tindakan inilah yang disebut affirmative action.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bantaeng sebagai suatu dokumen strategis juga memiliki rencana aksi, oleh karena itu mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. SPKD juga mengkoordinasi seluruh komponen masyarakat untuk memperteguh gerakan penanggulangan kemiskinan. Tindakan afirmatif ini penting mengingat posisi si miskin dalam ketidakberdayaan, tersisihkan dan rentan. Tanpa tindakan nyata yang demikian maka penanggulangan kemiskinan hanyalah sia-sia, tidak memungkinkan terjadinya transformasi sosial seperti selama ini.

SPKD menjadi acuan semua aktor pembangunan di daerah, baik pemerintah, swasta (asing) dan masyarakat, dalam aksi gerakan penanggulangan kemiskinan. Secara teknokratis, substansi SPKD mewarnai seluruh aspek perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Bila kebijakan dan program pembangunan diperkirakan berdampak buruk terhadap status si miskin, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan kelanjutannya, sekalipun secara ekonomis mungkin mendorong pertumbuhan. Dalam proses mainstreaming ini diperlukan suatu kajian kebijakan dan program di daerah dan untuk itu memerlukan perangkat seperti data kemiskinan dengan perspektif lokal, pro-poor planning and budgeting (gender), targeting and delivery system, yang sangat memerlukan koordinasi dan kepemimpinan yang kuat dan demokratis.

SPKD adalah dokumen acuan bersama mengenai langkah-langkah strategis yang mampu dilaksanakan oleh pemerin-tah, swasta, dan masyarakat di daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan sesuai dengan kewenangan, sum-berdaya, dan semangat kebersamaan yang diwujudkan melalui proses yang partisipatif, akuntabel, dan didasarkan pada informasi yang realistis.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. Dalam perencanaan dan implementasinya, SPKD terintegrasi dalam RPJMD sehingga dalam mekanisme penentuan besaran target angka kemiskinan SPKD dan RPJMD memiliki besaran target yang sama.

Bila SPKD tidak menjadi mainstream, maka dikhawatirkan Penanggulangan Kemiskinan hanya akan merupakan agenda sektoral dan juga seringkali tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang justru menurunkan status si dan kaum miskin atau makin memperluas kemiskinan. Misalnya kebijakan harga BBM yang kemudian meningkatkan jumlah kaum miskin, jelas ini kebijakan yang tidak pro-poor.

Dokumen SPKD yang baik minimal memenuhi Syarat dan Ketentuan Prinsip dan Nilai yang dianut. Prinsip dan nilai yang dianut ini harus tergambar dan Tujuan dan proses perumusan konsep SPKD.

1. Prinsip – prinsip yang berkenaan dengan Tujuan

a. Kesamaan hak dan tanpa pembedaan. Penanggulangan kemiskinan menjamin adanya kesamaan hak tanpa membedakan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, usia, bahasa, keyakinan politik dan kemampuan berbeda.

b. Manfaat Bersama. Penanggulangan kemiskinan harus memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat miskin laki-laki dan perempuan.

c. Tepat sasaran dan adil. Penanggulangan kemiskinan harus menjamin ketepatan sasaran dan berkeadilan.

d. Kemandirian. Penanggulangan kemiskinan harus menjamin peningkatan kemandirian masyarakat miskin, bukan justru meningkatkan ketergantungannya pada pihak lain, termasuk pemerintah.

2. Prinsip – prinsip yang berkenaan dengan Proses.

a. Kebersaamaan. Penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, dilakukan dengan keterlibatan aktif semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, termasuk orang miskin baik laki-laki maupun perempuan.

b. Transparansi. Penanggulangan kemiskinan menekankan asas keterbukaan bagi semua pihak melalui pelayanan dan penyediaan informasi bagi semua pihak termasuk masyarakat miskin.

c. Akuntabilitas. Adanya proses dan mekanisme pertanggungjawaban atas kemajuan, hambatan, capaian, hasil dan manfaat baik dari sudut pandang pemerintah dan apa yang dialami oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan, kepada parlemen dan rakyat.

d. Keterwakilan. Adanya keterwakilan kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari penanggulangan kemiskinan dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok minoritas dan kelompok rentan.

e. Keberlanjutan. Penanggulangan kemiskinan harus menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

f. Kemitraan. Adanya kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antar pelaku dalam penanggulangan kemiskinan.

g. Keterpaduan. Adanya sinergi dan keterkaitan yang terpadu antar pelaku dalam penanggulangan kemiskinan.

Efektifitas implementasi SPKD sangat ditentukan kualitas dan keseriusan pelaksananya, sebaik apapun dan selengkap apapun SPKD tidak akan berarti apa – apa jika pelaksananya tidak serius dan tidak memiliki waktu yang luang dalam mengawal pelaksanaan rumusan SPKD. Pelaksana SPKD adalah sebuah tim kyang dikoordinir langsung oleh wakil Bupati dengan anggota – anggota adalah para kepala SKPD. Tim ini bernama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

TKPK merupakan penjelmaan dari lembaga yang sebelumnya bernama Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), yang sebelumnya juga bernama Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK). Dari sisi nama, implikasinya luas secara kelembagaan. Bila awalnya TKPK merupakan suatu badan yang setingkat menteri dan langsung di bawah presiden, kemudian ia menjadi komite dan dikoordinasi salah satu Menteri Koordinador dalam hal Kesejahteraan Rakyat, dengan sekretaris yang sekaligus menjadi ketua pelaksana harian. Perkembangannya kemudian menjadi Tim Koordinasi dengan ketua yang sama, namun sekretarisnya adalah deputi kementerian tersebut yang membidangi PK. Jadi statusnya ex-officio.

Kemajuan TKPK dibanding KPK adalah kesertaan organisasi pengusaha (KADIN) dan NGO menjadi anggota TKPK dan Pokja. Memang dalam kenyataannya, kedua lembaga tersebut tidak diundang dalam acara rapat koordinasi anggota. Sedangkan untuk rapat Pokja kedua lembaga itu berpartisipasi aktif.

Selama KPK, kedua organisasi hanya menjadi anggota Pokja. Sedangkan TKPKD yang diatur melalui SE Mendagri, yang mengkoordinasi pokja kelembagaan, juga menyerukan agar TKPK Daerah seirama dengan TKPK tingkat nasional yakni forum multistakeholder. Tugas dan fungsinya yang utama adalah membuat strategi, mengkoordinasi dan memonitor pelaksanaannya

TKPK merupakan forum multistakeholder yang melibatkan berbagai unsur pelaku pembangunan, baik dari pemerintah maupun swasta dan organ kemasyarakatan lainnya serta organisasi perempuan. Keanggotaannya bukan berdasarkan suka atau tidak suka, melainkan pada kiprah dan kapasitasnya dalam upaya PK. Bahkan jika mungkin ada representasi dari si miskin dalam TKPK sehingga kepentingannya dapat terwakili langsung, tidak seperti selama ini diwakili oleh ornop, ormas atau organisasi profesi seperti buruh dan tani.

BAB IV

PERSOALAN STATEGIS

Permasalahan kemiskinan yang di pengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkatan pendidikan masyarakat, jumlah pengangguran, inflasi dan sebagainya. Rendahnya pendidikan sebagian besar masyarakat Bantaeng. Berdasarkan perolehan data (Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2011) dengan melihat tingkat pendidikan dengan usia 10 tahun ke atas dari total jumlah penduduk 178.477 jiwa/orang, didominasi oleh penduduk yang tidak bersekolah lagi yaitu sebanyak 45.849 orang (33,59%), penduduk yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 18.489 orang (13,54%), tingkat pendidikan SD/MI yaitu sebanyak 34.124 orang (25,00%), tingkat pendidikan SLTP sebanyak 15.708 orang (11,51%), SLTA sebanyak 14.399 orang (10,55%) dan tingkat perguruan tinggi sebanyak 7.945 orang (5,82%). Yang menjadi masalah lainnya yaitu infra struktur yng kurang mendukung perekonomian.

Oscar Lewis (1966) adalah tokoh dari aliran teori Marjinal, konsepnya yang terkenal adalah Culture of Poverty . Menurut Lewis, masyarakat di Dunia Ketiga menjadi miskin karena adanya Culture of Poverty (Kebudayaan Kemiskinan) , dengan karakter:

1) Apatis, menyerah pada nasib

2) Sistem-sistem keluarga yang tidak mantap

3) Kurang pendidikan

4) Kurang ambisi untuk membangun masa depan

5) Kejahatan dan kekerasan merupakan hal yang lumrah

BAB V

STRATEGI KEBIJAKAN KEMISKINAN

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota Bantaeng melalui pemberdayaan produk-produk hortikultura pada daerah pegunungan yang menjadi wilayah yang berpotensi besar dalam peningkatan produktifitas bidang pertanian. Dalam bidang kelautan yang menjadi salah satu keunggulan dari kota bantaeng ini dilakukan pengembangan rumput laut Kemudian yang menjadi kendala awal yakni masalah banjir yang membatasi kinerja baik sektor kesehatan maupun perekonomian. Maka dilakukan kebijakan peanggulangan berupa pembuatan drainase dan pembersihan daerah rawan banjir dan sekitarnya sehingga hal ini dapat meningkatkan laju perekonomian denga meminimalisir faktor penghambat dalam melakukan aktifitas.

Dari permasalahan kemiskinana yang salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah maka pemerintah daerah melakukan pembangunan sarana dan prasarana demi mendorong peningkatan kesejahteraan yang otomoatis juga berdampak pada pengurangan angka kemiskinan daerah.

Demi meningkatkan pendapatan daerah maka pemerintah kota Bantaeng melakukan reklamasi daerah pantai dan membangun sarana dan prasarana pariwisata yang otomatis mendongkrak perekoniomian masyarakat daerah tersebut. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi misalnya pembangunan jalan antara kecematan sehingga transfer barang-barabg hasil pertanian perekonomian akan lebih mudah sehhingga biaya pengeluaran dapat diminimalisir dan kesemuanya ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat yang megarah pada kesejahteraan masyarkat dan mengurangi kemiskinan.

Kebijakan yang di ambil pemerintah, yaitu :

1. Mengadakan reformasi dan tranformasi terhadap berbagai intitusi yang dianggap kurang menguntungkan kaum miskin.

2. Bahwa rencana-rencana pembangunan harus diarahkan pada kekuatan-kekuatan produksi, efisiensi perkotaan, penghematan skala (economic of scale) dan perolehan modal investasi.

3. Perencanaan pembangunan harus diarahkan pada peningkatan prasarana yang dapat mengatasi masalah ketimpangan.

4. Perencanaan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

5. Perencanaan-proyek-proyek pemberdayaan masyarakat (community empowerment)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyebab orang menjadi miskin adalah karena ia terjebak dalam perangkap kemiskinan materil, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Ini masalah sosial dan kultural. Makanya penanggulangan kemiskinan mesti melibatkan transformasi sosial dan kultural juga, termasuk perubahan nilai-nilai (misal : etos kerja). Pembagian sesuatu yang gratis adalah langkah tidak karena membudayakan kemiskinan.

Stretegi penaggulangan kemiskinan sesuai pemaparan di atas harus dilakukan secara menyeluruh baik itu aspek pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang tujuan pokoknya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang otomatis mengurangi kemiskinan.

B. Saran

Demi penigkatan kesejahteraan pokok utamanya tidak hanya terletak pada kebijakan pemerintah namu juga bagaimana pemikiran kita agar tidak terperangkap dalam pemikiran sempit yang artinya marilah kita berinofasi demi meningkatkan taraf hidup kita. Saran untuk penulis lainnya agar mencantumkan referensi yang lebih baik dan banyak agar supaya dapat menggambarkan permasalahn kemiskinan lebih jelas lagi.